Awasi Kinerja Petugas Kesehatan!
Balikbukit, WL
Pada setiap kesempatan Bupati Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Drs. H. Mukhlis Basri, MM menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk menyukseskan program pendidikan dan berobat gratis.
Sebab, diakui atau tidak kedua program tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan karena sistematika penyampaian atau sosialisasinya diyakini kurang efektif.
Di bidang kesehatan, umpamanya, persoalan klasik kendala tersebut kurangnya dana yang diplot sebagai biaya sosialisasi yang konon katanya mesti berbanding lurus dengan ketersediaan dana jika program itu mau sukses.
Tapi apakah setiap program harus diikuti oleh kecukupan dana. Tentu juga tidak mesti demikian.
Sebab, ukuran kecerdasan berpikir seorang kepala satuan kerja menerjemahkan keinginan bupati dalam menjalankan program kerja unggulan sangat dominan.
Dengan kata lain, ketika program tersebut terhambat atau tidak berjalan, seharusnya kepala satuan kerja tersebut mengevaluasi diri karena ketidakmampuannya.
“Saya minta kepada seluruh kepala satuan kerja mengerahkan seluruh kemampuannya agar kedua program tersebut sukses dan masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ujar Mukhlis belum lama ini.
Menurutnya, jika masalahnya karena minimnya dana, bukan berarti sama dengan tidak ada sosialisasi. Artinya sosialisasi tak mesti terhambat karena minimnya dana.
Memasuki tahun ketiga masa pemerintahannya Mukhlis mengaku banyak mendapat masukan dari warga soal adanya pasien yang tak terlayani dengan maksimal.
Ada juga yang dipingpong karena administrasi tak lengkap. “Jadi, soal adminstrasi ini harus dibantu. Jangan diterlantarkan karena kekurangan berkasnya,” imbuhnya.
Mukhlis juga juga berpesan agar kepala satuan kerja mengevaluasi kinerja jajarannya, termasuk petugas di puskesmas, poskesdes, pustu, dan bidan-bidan desa. (aga)
Pada setiap kesempatan Bupati Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Drs. H. Mukhlis Basri, MM menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk menyukseskan program pendidikan dan berobat gratis.
Sebab, diakui atau tidak kedua program tersebut belum berjalan sebagaimana diharapkan karena sistematika penyampaian atau sosialisasinya diyakini kurang efektif.
Di bidang kesehatan, umpamanya, persoalan klasik kendala tersebut kurangnya dana yang diplot sebagai biaya sosialisasi yang konon katanya mesti berbanding lurus dengan ketersediaan dana jika program itu mau sukses.
Tapi apakah setiap program harus diikuti oleh kecukupan dana. Tentu juga tidak mesti demikian.
Sebab, ukuran kecerdasan berpikir seorang kepala satuan kerja menerjemahkan keinginan bupati dalam menjalankan program kerja unggulan sangat dominan.
Dengan kata lain, ketika program tersebut terhambat atau tidak berjalan, seharusnya kepala satuan kerja tersebut mengevaluasi diri karena ketidakmampuannya.
“Saya minta kepada seluruh kepala satuan kerja mengerahkan seluruh kemampuannya agar kedua program tersebut sukses dan masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ujar Mukhlis belum lama ini.
Menurutnya, jika masalahnya karena minimnya dana, bukan berarti sama dengan tidak ada sosialisasi. Artinya sosialisasi tak mesti terhambat karena minimnya dana.
Memasuki tahun ketiga masa pemerintahannya Mukhlis mengaku banyak mendapat masukan dari warga soal adanya pasien yang tak terlayani dengan maksimal.
Ada juga yang dipingpong karena administrasi tak lengkap. “Jadi, soal adminstrasi ini harus dibantu. Jangan diterlantarkan karena kekurangan berkasnya,” imbuhnya.
Mukhlis juga juga berpesan agar kepala satuan kerja mengevaluasi kinerja jajarannya, termasuk petugas di puskesmas, poskesdes, pustu, dan bidan-bidan desa. (aga)
Tidak ada komentar