Banang Soroti Kinerja Beberapa SKPD
Balikbukit, WL - 15 Agustus 2011
Badan Anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyoroti kinerja beberapa Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) yang dinilai perlu meningkatkan kinerja. Hal itu terungkap saat pembacaan laporan Banang terhadap pembahasan LKPj, yang dibacakan Heri Gunawan, ST pada Rapat Paripurna LKPj atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 yang akhirnya disetujui Banang, Jumat (12/8).
Setidaknya tujuh SKPD dihimbau meningkatkan kinerja, uatamanya bagi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kritik tersebut bertujuan menggali sumber-sumber PAD yang belum tersentuh agar PAD meningkat pada tahun mendatang.
Ketujuhnya, masing-masing inspektorat, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Diskoperindagsar), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa.
Inspektorat juga dihimbau dalam melakukan pengawasan dan pembinaan diharapkan benar-benar dilakukan dilokasi dilaksanakan kegiatan. Itu agar diketahui kesalahan fisik bukan hanya administerasi semata. Pemberian sanksi bagi objek pemeriksaan (obrik) yang melakukan kesalahan seharus ditindak lansung oleh inspektorat bukan satker terkait.
Dinas Koperindagsar juga tak luput dari hal serupa, lembaga ini disarankan menyelesaikan bantuan dana bergulir yang dianggap masih menunggak pada koperasi-koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Alternatifnya, dikeluarkan surat edaran dan jika tidak melunasi pemda segera melakukan pelelangan.
Disbun, disarankan agar Kebun Induk Karangagung dibuat sebagai kebun percontohan (demplot) milik pemkab.
Sementara Dinas Perikanan dan Kelautan juga mendapat sorotan agar Balai Benih Ikan (BBI) dikelola secara optimal dan profesional. Dan KPTSP diperintahkan meninjau besaran biaya perizinan agar dapat direvisi, utamanya perda.
Dinkes diinstruksikan agar pendistribusian obat dilakukan disesuaikan kebutuhan yang ada setiap bulannya. Hal itu bertujuan tidak terjadi kekurangan obat di Puskesmas. “Kepada RSUD Liwa agar meningkatkan pelayanan, utamanya masyarakat miskin.” (esa)
Badan Anggaran (Banang) DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyoroti kinerja beberapa Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) yang dinilai perlu meningkatkan kinerja. Hal itu terungkap saat pembacaan laporan Banang terhadap pembahasan LKPj, yang dibacakan Heri Gunawan, ST pada Rapat Paripurna LKPj atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 yang akhirnya disetujui Banang, Jumat (12/8).
Setidaknya tujuh SKPD dihimbau meningkatkan kinerja, uatamanya bagi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kritik tersebut bertujuan menggali sumber-sumber PAD yang belum tersentuh agar PAD meningkat pada tahun mendatang.
Ketujuhnya, masing-masing inspektorat, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Diskoperindagsar), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Perikanan dan Kelautan, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Liwa.
Inspektorat juga dihimbau dalam melakukan pengawasan dan pembinaan diharapkan benar-benar dilakukan dilokasi dilaksanakan kegiatan. Itu agar diketahui kesalahan fisik bukan hanya administerasi semata. Pemberian sanksi bagi objek pemeriksaan (obrik) yang melakukan kesalahan seharus ditindak lansung oleh inspektorat bukan satker terkait.
Dinas Koperindagsar juga tak luput dari hal serupa, lembaga ini disarankan menyelesaikan bantuan dana bergulir yang dianggap masih menunggak pada koperasi-koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Alternatifnya, dikeluarkan surat edaran dan jika tidak melunasi pemda segera melakukan pelelangan.
Disbun, disarankan agar Kebun Induk Karangagung dibuat sebagai kebun percontohan (demplot) milik pemkab.
Sementara Dinas Perikanan dan Kelautan juga mendapat sorotan agar Balai Benih Ikan (BBI) dikelola secara optimal dan profesional. Dan KPTSP diperintahkan meninjau besaran biaya perizinan agar dapat direvisi, utamanya perda.
Dinkes diinstruksikan agar pendistribusian obat dilakukan disesuaikan kebutuhan yang ada setiap bulannya. Hal itu bertujuan tidak terjadi kekurangan obat di Puskesmas. “Kepada RSUD Liwa agar meningkatkan pelayanan, utamanya masyarakat miskin.” (esa)
Tidak ada komentar