Bulog Ngotot Datangkan Beras Asal Vietnam
Bandarlampung, WL - 22 Agustus 2011
Perum Bulog Divre Lampung tetap akan mendatangkan beras impor asal Vietnam kendati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menolak kebijakan tersebut. "Bulog Lampung telah menerima rekomendasi dari DPRD Lampung terkait penolakan beras impor itu, tetapi kebijakan tersebut merupakan kebijakan pusat," kata Kepala Perum Bulog Divre Lampung, Bakri, Minggu (21/8).
Ia mengatakan, Bulog Lampung tetap akan melaksanakan impor beras asal Vietnam sesuai jadwal pembongkaran, yakni pada Jumat (26/8) sebanyak 6.000 ton dan beras akan dibongkar di Pelabuhan Panjang. Menurutnya, Bulog Lampung akan memberikan jawaban jika ada reaksi dari DPRD. Bulog siap memberikan jawaban dan akan meminta alternatif cara guna menyiasati beras yang ada di Bulog.
Bakri menjelaskan, beras impor itu, selain untuk Lampung juga sebagai stok induk untuk Sumatera Bagian Selatan. Namun demikian, pihaknya akan memperhatikan rekomendasi DPRD kepada Bulog, dan perlu ada solusi terhadap barang yang masuk dalam hal ini beras asal Vietnam.
Ia melanjutkan, beras impor itu, merupakan kebijakan nasional guna memenuhi cadangan pangan di tanah air. Provinsi Lampung sendiri, menurut dia, merupakan salah satu pintu masuk beras impor asal Vietnam. Selanjutnya beras itu akan didistribusikan ke daerah lain di Sumatera Bagian Selatan.
Menurutnya, selain dari Lampung pintu masuknya bisa dari Palembang. Namun untuk Palembang bongkar-muat hanya dapat dilakukan untuk ukuran kapal 5.000 ton, karena di atas itu tidak bisa bongkar-muat. Sehingga, pembongkaran dilakukan di Pelabuhan Panjang yang dapat membongkar dengan berat lebih.
Di sisi lain, kata dia, stok beras harus dan dijamin ketersediaannya, maka secara tidak langsung impor itu harus dilakukan. Menurutnya, perlu diwaspadai adanya spekulan yang telah mengetahui batas maksimal stok di gudang Bulog Lampung.
Sehingga, beras tidak ada dengan sendirinya para spekulan itu menaikan dan mempermainkan harga di tingkat pembeli. Ia menjelaskan, proses pemasukan barang impor tidak bisa terburu-buru ada mekanisme yang harus dijalankan karena menyangkut dua negara dan tidak bisa cepat.
"Jika dalam memuat beras ketika musim kering diperkirakan satu minggu maka ketika berbenturan dengan hujan, pemuatan bisa molor menjadi tiga minggu," jelasnya.
Bakri mencontohkan pengalaman tahun lalu saat beras asal Sulawesi Selatan yang akan masuk ke Lampung ditunda. "Saat beras diperlukan dan diminta kirim, tertunda cukup lama mencapai dua bulan. Hal tersebut yang kita takutkan ketika Lampung perlu namun impor dihentikan ini juga bisa terjadi jika cuaca buruk," tambahnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan penundaan kebijakan masuknya beras impor asal Vietnam.
"Kami dalam rekomendasi itu mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk menunda masuknya beras impor tersebut, guna mengantisipasi adanya kelebihan beras pada panen raya bulan September nanti," ujar Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Junaidi Auli.
Ia menyebutkan, rekomendasi dari Komisi II setelah disepakati seluruh anggota bahwa meminta ditunda masuknya beras asal Vietnam yang akan tiba ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang.
Jumlah beras impor yang akan masuk itu, rencana sebanyak 60.000 ton. Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu mengatakan, pertimbangan komisi II yakni stok beras untuk keluarga miskin (raskin) Lampung memiliki stok hingga Oktober.
Menurutnya, meskipun distribusi raskin alokasi Agustus dan September dijadikan satu, tetapi masih tetap hingga Oktober. Kebutuhan beras di Lampung, katanya, sebanyak 135 ribu ton dan jumlah itu diprediksi akan tercapai mengingat panen raya beras akan berlangsung.
Junaidi menegaskan, jika beras impor tersebut dilaksanakan DPRD khawatir harga di tingkat petani Lampung mengalami penurunan. DPRD Lampung mengharapkan Bulog Lampung sebelum melakukan impor memaksimalkan penyerapan beras di petani terlebih dahulu.
"Kita sarankan jika beras tersebut masuk pada saat ini. Kita arahkan distribusinya ke Palembang, Sumatera Selatan," paparnya. (len)
Perum Bulog Divre Lampung tetap akan mendatangkan beras impor asal Vietnam kendati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menolak kebijakan tersebut. "Bulog Lampung telah menerima rekomendasi dari DPRD Lampung terkait penolakan beras impor itu, tetapi kebijakan tersebut merupakan kebijakan pusat," kata Kepala Perum Bulog Divre Lampung, Bakri, Minggu (21/8).
Ia mengatakan, Bulog Lampung tetap akan melaksanakan impor beras asal Vietnam sesuai jadwal pembongkaran, yakni pada Jumat (26/8) sebanyak 6.000 ton dan beras akan dibongkar di Pelabuhan Panjang. Menurutnya, Bulog Lampung akan memberikan jawaban jika ada reaksi dari DPRD. Bulog siap memberikan jawaban dan akan meminta alternatif cara guna menyiasati beras yang ada di Bulog.
Bakri menjelaskan, beras impor itu, selain untuk Lampung juga sebagai stok induk untuk Sumatera Bagian Selatan. Namun demikian, pihaknya akan memperhatikan rekomendasi DPRD kepada Bulog, dan perlu ada solusi terhadap barang yang masuk dalam hal ini beras asal Vietnam.
Ia melanjutkan, beras impor itu, merupakan kebijakan nasional guna memenuhi cadangan pangan di tanah air. Provinsi Lampung sendiri, menurut dia, merupakan salah satu pintu masuk beras impor asal Vietnam. Selanjutnya beras itu akan didistribusikan ke daerah lain di Sumatera Bagian Selatan.
Menurutnya, selain dari Lampung pintu masuknya bisa dari Palembang. Namun untuk Palembang bongkar-muat hanya dapat dilakukan untuk ukuran kapal 5.000 ton, karena di atas itu tidak bisa bongkar-muat. Sehingga, pembongkaran dilakukan di Pelabuhan Panjang yang dapat membongkar dengan berat lebih.
Di sisi lain, kata dia, stok beras harus dan dijamin ketersediaannya, maka secara tidak langsung impor itu harus dilakukan. Menurutnya, perlu diwaspadai adanya spekulan yang telah mengetahui batas maksimal stok di gudang Bulog Lampung.
Sehingga, beras tidak ada dengan sendirinya para spekulan itu menaikan dan mempermainkan harga di tingkat pembeli. Ia menjelaskan, proses pemasukan barang impor tidak bisa terburu-buru ada mekanisme yang harus dijalankan karena menyangkut dua negara dan tidak bisa cepat.
"Jika dalam memuat beras ketika musim kering diperkirakan satu minggu maka ketika berbenturan dengan hujan, pemuatan bisa molor menjadi tiga minggu," jelasnya.
Bakri mencontohkan pengalaman tahun lalu saat beras asal Sulawesi Selatan yang akan masuk ke Lampung ditunda. "Saat beras diperlukan dan diminta kirim, tertunda cukup lama mencapai dua bulan. Hal tersebut yang kita takutkan ketika Lampung perlu namun impor dihentikan ini juga bisa terjadi jika cuaca buruk," tambahnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan penundaan kebijakan masuknya beras impor asal Vietnam.
"Kami dalam rekomendasi itu mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk menunda masuknya beras impor tersebut, guna mengantisipasi adanya kelebihan beras pada panen raya bulan September nanti," ujar Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Junaidi Auli.
Ia menyebutkan, rekomendasi dari Komisi II setelah disepakati seluruh anggota bahwa meminta ditunda masuknya beras asal Vietnam yang akan tiba ke Lampung melalui Pelabuhan Panjang.
Jumlah beras impor yang akan masuk itu, rencana sebanyak 60.000 ton. Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung itu mengatakan, pertimbangan komisi II yakni stok beras untuk keluarga miskin (raskin) Lampung memiliki stok hingga Oktober.
Menurutnya, meskipun distribusi raskin alokasi Agustus dan September dijadikan satu, tetapi masih tetap hingga Oktober. Kebutuhan beras di Lampung, katanya, sebanyak 135 ribu ton dan jumlah itu diprediksi akan tercapai mengingat panen raya beras akan berlangsung.
Junaidi menegaskan, jika beras impor tersebut dilaksanakan DPRD khawatir harga di tingkat petani Lampung mengalami penurunan. DPRD Lampung mengharapkan Bulog Lampung sebelum melakukan impor memaksimalkan penyerapan beras di petani terlebih dahulu.
"Kita sarankan jika beras tersebut masuk pada saat ini. Kita arahkan distribusinya ke Palembang, Sumatera Selatan," paparnya. (len)
Tidak ada komentar