Elemen Kehutanan Desak Keseriusan Pemerintah

Hipni (LSM -MPHI)

Balikbukit, WL - 12 Agustus 2011

Kabupaten konservasi merupakan satu dari 13 program unggulan Lampung Barat (Lambar) yang dijalankan sejak kepemimpinan bupati dan wakil bupati periode sebelumnya. Sebagai apresiasi, komitmen tersebut diaktualisasikan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar dan temu pakar.

Dari berbagai model pertemuan tersebut, para pakar menuangkan ide dan pemikiran brilliannya seputar pengembangan kualitas unggulan “branded” berbasis konservasi sumber daya alam. Itu sejalan dengan revitalisasi pertanian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Lambar diketahui merupakan sumber mataair sungai yang juga dikonsumsi oleh warga di beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung. Sebab itu, menjadi perlu memanfaatkan seoptimal mungkin potensi yang ada dengan sentuhan teknologi kekinian di bidang konservasi.

Pelaksanaan program pengembangan pertanian konservasi berbasis masyarakat di kawasan hutan penyangga Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), misalnya, bertujuan mendukung serta mendorong terciptanya kelestarian hutan dan penguatan peran kelompok di lingkungannya.

Melalui upaya tersebut angka perambahan hutan diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin. Pembangunan di sektor kehutanan harus pula dilaksanakan secara bertanggungjawab dan bijaksana dengan sasaran akhir memberikan kontribusi dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

TNBBS yang merupakan kawasan taman nasional terbesar ketiga di Sumatera dengan luas 356.800 hektare berfungsi sebagai cagar alam hayati dan sumber plasma nutfah, yang secara tidak langsung merupakan sumber mata pencaharian penduduk di sekitarnya.

Keberadaan TNBBS yang disinyalir terus digerogoti secara tidak langsung menjadi salah satu item alasan kuat pemerintah melestarikan hutan. Persoalannya, ternyata bukan hanya kawasan TNBBS yang mengalami degradasi, tapi juga hutan lindung (HL) dan hutan marga dengan alasan pragmatis seputar isi perut.

Penggiat LSM Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia (MPHI), Hipni, mendukung sepenuhnya sekaligus mendesak pemkab mengupayakan terwujudnya kabupaten konservasi, di antaranya dengan segera menertibkan keberadaan lokasi gergaji mesin (saw mill). “Kini, masyarakat menunggu ketegasan pemerintah menyikapi hal ini sebelum semuanya terlanjur. Diakui atau tidak, upaya terselubung deforestasi hutan semakin nyata dan terasa,” kata dia di Liwa, Minggu (14/8).(aga)