Kekecewaan Warga Tak Ditanggapi
Sekincau, WL
Warga Lingkungan Rejosari Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yang pada awal Februari 2011 lalu menuntut pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.000M senilai Rp221, 6 juta lebih melalui Program Nasional Pembardayaan Masyarakat-Mandiri pedesaan (PNPM-MP) anggaran 2010, pada Gang Rajawali di lingkungan itu yang dianggap tak maksimal.
Warga yang menuntut dengan melayangkan surat penolakan yang ditandatangani seluruh warga dan tokoh masyarakat setempat pada wala Februari lalu, kepada Bupati Drs H. Mukhlis Basri, MM, Ketua DPRD H. Dadang Sumpena S.Sos, MM, dan pihak Inspektur Drs. H. Ibrahim Amin, MM, serta Camat Drs. Junaidi, berharap untuk turun ke lapangan serta memperbaiki kembali jalan yang mengecewakan tersebut.
Namun hingga saat ini tuntutan tersebut tidak memiliki respons sama sekali dari pemerintah, bahkan membuat kekecewaan warga semakin menjadi. Hal tersebut dijelaskan, tokoh masyarakat setempat, Hartanto, kepada Warta Lambar, Sabtu (25/6).
Menurutnya dengan tidak adanya respons dari pihak-pihak yang menerima surat penolakan tersebut, warga setempat beranggapan pemerintah tidak menanggapi kekecewaan warga terhadap pembangunan jalan itu.
Masih kata Hartanto, hingga saat ini pembangunan jalan tersebut hanya bertujuan untuk meraih keuntungan bagi pengelola pembangunan itu dan tercium aroma kongkalikong di dalamnya.
Mengingat sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang turun baik pihak pemkab maupun pihak kecamatan setempat. “Buktinya camat saja tidak turun. Camat sama sekali tidak tanggap atas aspirasi warga,” jelasnya.
Ditambahkan Hartanto, ihwal kekecewaan tersebut kepercayaan warga terhadap pemerintah telah menurun meskipun banyak program-program pemerintah yang bertujuan baik untuk masyarakat, namun tetap saja tidak dapat pertanggungjawabkan dan program-program tersebut diduga dimanfaatkan untuk meraih keuntungan pribadi.
Hartanto berharap masalah itu tindaklanjuti oknum-oknum yang kerap mengeruk keuntungan melalui program pemerintah yang bertujuan baik. Dia juga menginginkan setiap permasalahan yang terjadi di pekon, tak lepas dari pantauan dari pihak kecamatan setempat.
“Pihak kecamatan dan camat itu sendiri terus memantau adanya pembangunan-pembangunan yang ada di pekon-pekon jangan hanya diam saja, diam saja di kantor dan lapor ke atasan semuanya baik. Jadi camat kok minta dilayani, bukannya melayani warganya,” pungkasnya. (san)
Warga Lingkungan Rejosari Kelurahan Sekincau Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yang pada awal Februari 2011 lalu menuntut pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1.000M senilai Rp221, 6 juta lebih melalui Program Nasional Pembardayaan Masyarakat-Mandiri pedesaan (PNPM-MP) anggaran 2010, pada Gang Rajawali di lingkungan itu yang dianggap tak maksimal.
Warga yang menuntut dengan melayangkan surat penolakan yang ditandatangani seluruh warga dan tokoh masyarakat setempat pada wala Februari lalu, kepada Bupati Drs H. Mukhlis Basri, MM, Ketua DPRD H. Dadang Sumpena S.Sos, MM, dan pihak Inspektur Drs. H. Ibrahim Amin, MM, serta Camat Drs. Junaidi, berharap untuk turun ke lapangan serta memperbaiki kembali jalan yang mengecewakan tersebut.
Namun hingga saat ini tuntutan tersebut tidak memiliki respons sama sekali dari pemerintah, bahkan membuat kekecewaan warga semakin menjadi. Hal tersebut dijelaskan, tokoh masyarakat setempat, Hartanto, kepada Warta Lambar, Sabtu (25/6).
Menurutnya dengan tidak adanya respons dari pihak-pihak yang menerima surat penolakan tersebut, warga setempat beranggapan pemerintah tidak menanggapi kekecewaan warga terhadap pembangunan jalan itu.
Masih kata Hartanto, hingga saat ini pembangunan jalan tersebut hanya bertujuan untuk meraih keuntungan bagi pengelola pembangunan itu dan tercium aroma kongkalikong di dalamnya.
Mengingat sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang turun baik pihak pemkab maupun pihak kecamatan setempat. “Buktinya camat saja tidak turun. Camat sama sekali tidak tanggap atas aspirasi warga,” jelasnya.
Ditambahkan Hartanto, ihwal kekecewaan tersebut kepercayaan warga terhadap pemerintah telah menurun meskipun banyak program-program pemerintah yang bertujuan baik untuk masyarakat, namun tetap saja tidak dapat pertanggungjawabkan dan program-program tersebut diduga dimanfaatkan untuk meraih keuntungan pribadi.
Hartanto berharap masalah itu tindaklanjuti oknum-oknum yang kerap mengeruk keuntungan melalui program pemerintah yang bertujuan baik. Dia juga menginginkan setiap permasalahan yang terjadi di pekon, tak lepas dari pantauan dari pihak kecamatan setempat.
“Pihak kecamatan dan camat itu sendiri terus memantau adanya pembangunan-pembangunan yang ada di pekon-pekon jangan hanya diam saja, diam saja di kantor dan lapor ke atasan semuanya baik. Jadi camat kok minta dilayani, bukannya melayani warganya,” pungkasnya. (san)
Tidak ada komentar