Kepala Satker Dinilai tak Profesional
Bandarlampung, WL - 22 Agustus 2011
Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung menilai kinerja para kepala satuan kerja (satker) di lingkup Pemprov Lampung tidak professional. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih pemprov atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Lampung, disebabkan kinerja para kepala satker tidak professional .
Juru bicara Fraksi Golkar, Sumedi, menyatakan predikat tidak profesionalnya kinerja para kepala satker tersebut terlihat dari hasil laporan keuangan di tiap satker, termasuk pada Biro Keuangan Pemprov Lampung. “Tidak profesionalnya kinerja para kepala satuan kerja perangkat daerah tersebut diperkirakan karena yang bersangkutan merasa tidak akan bertahan lama menduduki jabatan yang didudukinya,” sindirnya.
Sementara itu fraksi Gerindra melalui juru bicara Watiah menilai inventarisasi aset pemprov yang belum baik merupakan salah satu penyebab pemprov meraih predikat Opini WDP dari BPKRI Perwakilan Lampung.
Namun meskipun banyak mendapat berbagai catatan, Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyetujui draf raperda pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2010, untuk dibahas lebih lanjut dan diproses menjadi peraturan daerah. (len)
Fraksi Golkar DPRD Provinsi Lampung menilai kinerja para kepala satuan kerja (satker) di lingkup Pemprov Lampung tidak professional. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih pemprov atas audit laporan keuangan tahun anggaran 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) Perwakilan Lampung, disebabkan kinerja para kepala satker tidak professional .
Juru bicara Fraksi Golkar, Sumedi, menyatakan predikat tidak profesionalnya kinerja para kepala satker tersebut terlihat dari hasil laporan keuangan di tiap satker, termasuk pada Biro Keuangan Pemprov Lampung. “Tidak profesionalnya kinerja para kepala satuan kerja perangkat daerah tersebut diperkirakan karena yang bersangkutan merasa tidak akan bertahan lama menduduki jabatan yang didudukinya,” sindirnya.
Sementara itu fraksi Gerindra melalui juru bicara Watiah menilai inventarisasi aset pemprov yang belum baik merupakan salah satu penyebab pemprov meraih predikat Opini WDP dari BPKRI Perwakilan Lampung.
Namun meskipun banyak mendapat berbagai catatan, Sembilan fraksi di DPRD Provinsi Lampung menyetujui draf raperda pertangungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2010, untuk dibahas lebih lanjut dan diproses menjadi peraturan daerah. (len)
Tidak ada komentar