Pengerjaan Drainase Sukajaya Asal Amburadul
Sumberjaya, WL - 23 Agustus 2011
Pengerjaan proyek drainase melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2011 di Pekon Sukajaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (Lambar), amburadul dan terkesan asal jadi.
Indikatornya, seperti adukan semen dan pasir yang hanya memakai 1:12, seharusnya menggunakan 1:4, tinggi drainase yang seharusnya 6Cm-70Cm, ternyata hanya 50Cm dari hal-hal yang dianggap tak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) tersebut maka pekerjaan itu dianggap tak maksimal.
Hal tersebut dijelaskan Hasan, warga setempat, kepada Warta Lambar, Senin (22/8). Menurut Hasan dampak tidak maksimalnya pekerjaantersebut hanya akan mengecewakan masyarakat dikemudian hari.
Ditambahkannya, meskipun pkerjaan tersebut dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat setempat, namun aturan yang dipakai sesuai perintah pihak pengelola dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan (TPK). “Pekerja hanya menjalankan perintah pengelola,” jelasnya.
Menanggapi kejanggalan tersebut, Ketua LSM LITPK-AN Cabang Lambar, Arhap, mengatakan pembangunan itu asal jadi dan tidak sesuai dengan Juklak, juknis serta RAB yang ada. Pihaknya berharap pengelola melaksanakan pekerjaan sesuai aturan. “Saya mencium bau korupsi dalam pembangunan itu,” pungkas Arhap. (san)
Pengerjaan proyek drainase melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2011 di Pekon Sukajaya Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (Lambar), amburadul dan terkesan asal jadi.
Indikatornya, seperti adukan semen dan pasir yang hanya memakai 1:12, seharusnya menggunakan 1:4, tinggi drainase yang seharusnya 6Cm-70Cm, ternyata hanya 50Cm dari hal-hal yang dianggap tak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Tekhnis (Juknis) tersebut maka pekerjaan itu dianggap tak maksimal.
Hal tersebut dijelaskan Hasan, warga setempat, kepada Warta Lambar, Senin (22/8). Menurut Hasan dampak tidak maksimalnya pekerjaantersebut hanya akan mengecewakan masyarakat dikemudian hari.
Ditambahkannya, meskipun pkerjaan tersebut dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat setempat, namun aturan yang dipakai sesuai perintah pihak pengelola dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan (TPK). “Pekerja hanya menjalankan perintah pengelola,” jelasnya.
Menanggapi kejanggalan tersebut, Ketua LSM LITPK-AN Cabang Lambar, Arhap, mengatakan pembangunan itu asal jadi dan tidak sesuai dengan Juklak, juknis serta RAB yang ada. Pihaknya berharap pengelola melaksanakan pekerjaan sesuai aturan. “Saya mencium bau korupsi dalam pembangunan itu,” pungkas Arhap. (san)
Tidak ada komentar