Tiga LSM Desak Rekanan Profesional
Sumberjaya, WL - 12 Juli 2011
Penggiat tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyampaikan pelaksanaan pembangunan oleh rekanan selama ini dinilai kurang disiplin. Itu mengingat telah banyak pembangunan bersumber dana APBD maupun APBN dianggap kurang transpsran terhadap masyarakat.
Ketika LSM terebut, masing-masing Wakil Direktur Eksekutif LSM Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) Drs. Kaidul Iman, Ketua LSM Lembaga Tindak Pidana Korupsi Apartur Negara (LITPKAN) Cabang Lambar Arhap, dan Ketua LSM Komite Pengawas Pelaksanaan Pembangunan (KP3) Cabang Lambar Wawan Satria.
Ketidaktransparanan tersebut diindikasikan tidak terpasangnya plang, sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa dan bersumber dari mana dana pembangunannya, ketidakmaksimalan pembangunan sehingga banyak masyarakat yang komplain. “Kalau semua pembangunan seperti itu selamanya masyarakat dirugikan,” jelas Kaidul Iman.
Dalam kesempatan itu Arhap mengatakan pihaknya mengharapkan semua rekanan yang mengelola pembangunan di Lambar tidak dianggap proyek siluman. “Itukan dianggap proyek siluman. Plangnya tidak ada, nominalnya juga tidak ada,” tambahnya.
Terpisah, Wawan Satria mengatakan pihak selain lebih disiplin pihak pengelola pembangunan diharapkan lebih profesional. “Jangan hanya bisa meraih keuntungan saja tapi pembangunan tidak maksimal. Tidak transparannya ini merupakan indikasi awal kemungkinan adanya permainan curang. Karena itu mari kita awasi bersama-sama,” pungkasnya. (san)
Penggiat tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyampaikan pelaksanaan pembangunan oleh rekanan selama ini dinilai kurang disiplin. Itu mengingat telah banyak pembangunan bersumber dana APBD maupun APBN dianggap kurang transpsran terhadap masyarakat.
Ketika LSM terebut, masing-masing Wakil Direktur Eksekutif LSM Tim Operasional Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) Drs. Kaidul Iman, Ketua LSM Lembaga Tindak Pidana Korupsi Apartur Negara (LITPKAN) Cabang Lambar Arhap, dan Ketua LSM Komite Pengawas Pelaksanaan Pembangunan (KP3) Cabang Lambar Wawan Satria.
Ketidaktransparanan tersebut diindikasikan tidak terpasangnya plang, sehingga masyarakat tidak mengetahui berapa dan bersumber dari mana dana pembangunannya, ketidakmaksimalan pembangunan sehingga banyak masyarakat yang komplain. “Kalau semua pembangunan seperti itu selamanya masyarakat dirugikan,” jelas Kaidul Iman.
Dalam kesempatan itu Arhap mengatakan pihaknya mengharapkan semua rekanan yang mengelola pembangunan di Lambar tidak dianggap proyek siluman. “Itukan dianggap proyek siluman. Plangnya tidak ada, nominalnya juga tidak ada,” tambahnya.
Terpisah, Wawan Satria mengatakan pihak selain lebih disiplin pihak pengelola pembangunan diharapkan lebih profesional. “Jangan hanya bisa meraih keuntungan saja tapi pembangunan tidak maksimal. Tidak transparannya ini merupakan indikasi awal kemungkinan adanya permainan curang. Karena itu mari kita awasi bersama-sama,” pungkasnya. (san)
Tidak ada komentar