TPK Pajarbulan tak Libatkan Masyarakat
Waykrui, WL - 25 Agustus 2011
Pembangunan gedung Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), saluran drainase, dan jalan rabat beton di Pekon Pajarbulan Kecamatan Waykrui Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bersumber Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2011, diduga tidak melibatkan masyarakat setempat.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Hermansyah, mengatakan kepada Warta Lambar, Rabu (24/8), pihaknya membenarkan bahwa warga setempat tidak ada yang ikut dalam pembangunan tersebut. Meski begitu Hermansyah membantah jika dia tidak mengajak warga dalam pengerjaannya. “Bukan tidak diajak, tapi warga yang tidak mau. Karena mereka beranggapan upahnya rendah,” ungkap Hermansyah.
Dia juga menjelaskan warga enggan ikut serta karena pihak TPK memberikan upah sebesar Rp30 ribu/hari untuk kuli dan Rp50 ribu/hari tukang utama. Menurut warga upah tersebut terlalu rendah. Warga lebih memilih pergi ke kebun yang tengah musim duku. Ke kebun jelas-jelas lebih besar pendapatannya dibanding ikut dalam pembangunan tersebut.
Tandas Hermansyah, sejak dana PNPM-MP dicairkan, pihaknya langsung menggelar musyawarah di balai pekon memberitahu warga. Bagi yang berminat ikut serta dalam pembangunan itu diminta mendaftar. Namun hingga pembangunan akan dimulai warga setempat tidak kunjung mendaftar. “Saya terpaksa mengambil tenaga dari luar, mengingat dalam kurun waktu tiga bulan ke depan harus rampung,” lanjut dia.
Proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp.199,7 juta lebih itu dimulai 4 Agustus dan sampai saat ini pengerjaan telah berjalan 40%. Hermansyah berharap pengerjaan dapat dirampungkan tepat waktu. “Kami menggunakan tenaga dari luar karena memang warga yang tidak mau,” tutup Hermansyah. (nov)
Pembangunan gedung Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), saluran drainase, dan jalan rabat beton di Pekon Pajarbulan Kecamatan Waykrui Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bersumber Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) 2011, diduga tidak melibatkan masyarakat setempat.
Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Hermansyah, mengatakan kepada Warta Lambar, Rabu (24/8), pihaknya membenarkan bahwa warga setempat tidak ada yang ikut dalam pembangunan tersebut. Meski begitu Hermansyah membantah jika dia tidak mengajak warga dalam pengerjaannya. “Bukan tidak diajak, tapi warga yang tidak mau. Karena mereka beranggapan upahnya rendah,” ungkap Hermansyah.
Dia juga menjelaskan warga enggan ikut serta karena pihak TPK memberikan upah sebesar Rp30 ribu/hari untuk kuli dan Rp50 ribu/hari tukang utama. Menurut warga upah tersebut terlalu rendah. Warga lebih memilih pergi ke kebun yang tengah musim duku. Ke kebun jelas-jelas lebih besar pendapatannya dibanding ikut dalam pembangunan tersebut.
Tandas Hermansyah, sejak dana PNPM-MP dicairkan, pihaknya langsung menggelar musyawarah di balai pekon memberitahu warga. Bagi yang berminat ikut serta dalam pembangunan itu diminta mendaftar. Namun hingga pembangunan akan dimulai warga setempat tidak kunjung mendaftar. “Saya terpaksa mengambil tenaga dari luar, mengingat dalam kurun waktu tiga bulan ke depan harus rampung,” lanjut dia.
Proyek yang menghabiskan dana sebesar Rp.199,7 juta lebih itu dimulai 4 Agustus dan sampai saat ini pengerjaan telah berjalan 40%. Hermansyah berharap pengerjaan dapat dirampungkan tepat waktu. “Kami menggunakan tenaga dari luar karena memang warga yang tidak mau,” tutup Hermansyah. (nov)
Tidak ada komentar