Pengerjaan PNPM-MP Sumberagung Tak Transparan
Senin, 19 September 2011
Ngambur, WL - Pengerjaan proyek jalan sepanjang 1.000 meter di Pekon Sumberangung Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bersumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diduga tidak transpsaran dengan warga setempat.
Ketua PAC PDIP setempat, Piddinuri, Minggu (18/9), mengatakan proyek itu juga tidak memberdayakan masyarakat lokal karena diamblikan dari luar pekon.
Ditambahkanya, dengan tidak memberdayakan masyarakat setempat pihak pengelola dianggap telah menyalahi aturan. Pihaknya telah menanyakan hal tersebut kepada warga namun pengakuan warga pihak pengelola tidak melibatkan warga setempat. Sementara ketika pihaknya menyakan hal tersebut kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Mat Lani, dijelaskan kalau warga bukan tidak dilibatkan akan tetapi warga tidak siap. “Namun pertanyaanya, kalau memang pernah diajak mengapa warga mengeluh karena tidak dilibatkan,” jelasnya.
Masih kata dia, jalan yang bangun tersebut merupakan milik warga dan seharusnya masyarakat setempat diberdayakan dalam pengerjaannya. “Seharusnya warga setempat diberdayakan sesuai dengan program yang dikelolanya,” tambahnya.
Pihaknya berharap pemerintah menindaklanjuti permasalahan tersebut demi menanggapi keluhan warga. “Karena hal itu merupakan suatu penyalahan aturan,” pungkasnya. (san)
Ngambur, WL - Pengerjaan proyek jalan sepanjang 1.000 meter di Pekon Sumberangung Kecamatan Ngambur Kabupaten Lampung Barat (Lambar) bersumber dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) diduga tidak transpsaran dengan warga setempat.
Ketua PAC PDIP setempat, Piddinuri, Minggu (18/9), mengatakan proyek itu juga tidak memberdayakan masyarakat lokal karena diamblikan dari luar pekon.
Ditambahkanya, dengan tidak memberdayakan masyarakat setempat pihak pengelola dianggap telah menyalahi aturan. Pihaknya telah menanyakan hal tersebut kepada warga namun pengakuan warga pihak pengelola tidak melibatkan warga setempat. Sementara ketika pihaknya menyakan hal tersebut kepada Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Mat Lani, dijelaskan kalau warga bukan tidak dilibatkan akan tetapi warga tidak siap. “Namun pertanyaanya, kalau memang pernah diajak mengapa warga mengeluh karena tidak dilibatkan,” jelasnya.
Masih kata dia, jalan yang bangun tersebut merupakan milik warga dan seharusnya masyarakat setempat diberdayakan dalam pengerjaannya. “Seharusnya warga setempat diberdayakan sesuai dengan program yang dikelolanya,” tambahnya.
Pihaknya berharap pemerintah menindaklanjuti permasalahan tersebut demi menanggapi keluhan warga. “Karena hal itu merupakan suatu penyalahan aturan,” pungkasnya. (san)
Tidak ada komentar