Perangkat Pekon Dijabat Satu Keluarga
Batubrak, WL - Jabatan Perangkat Pekon Kembahang Kecamatan Batubrak Kabupaten Lampung Barat (Lambar) diduga sebagian besar dijabat keluarga Peratin Materil yang baru beberapa bulan menjabat. Akibatnya roda pemerintahan di tingkat pekon tersebut tidak berjalan dengan optimal. Parahnya lagi setiap ada kegiatan di tingkat kecamatan warga kerap ketinggalan informasi dibandingkan pekon lain.
Sebagaimana diungkapkan tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya, kepada Warta Lambar, Rabu (19/10). Menurutnya sejak peratin terpilih dilantik dibulan Mei lalu, jabatan beberapa perangkat pekon dijabat keluarga besar peratin tersebut.
Diantaranya bendahara, pemangku tiga, dan pemangku enam. Selanjutnya ketua karang taruna (KT) juga tak luput dari tengarai yang sama termasuk ketua lembaga himpun pekonan (LHP), yang telah menjabat sejak peratin terdahulu kini dipertahankan karena diduga kakak kandung peratin tersebut.
Jika jabatan perangkat pekon dibenarkan untuk dijabat oleh satu keluarga besar berarti setiap peratin terpilih berhak untuk mengganti seluruh perangkat pekon yang ada.
Masih kata dia, kemudian beberapa penmangku sebelumnya yang disinyalir bukan kerabat peratin itu, setelah dua minggu peratin tersebut dilantik, dirombak secara sepihak. Pemangku lama tidak pernah dipanggil atau di kirim surat saat penggantian berlansung. Anehnya, menurut sumber, surat pemberhentian baru dikirimkan peratin setelah pengganti menjabat selama satu bulan.
Begitu juga dengan isentif yang telah menjadi hak pemangku yang diberhentikan seharusnya menerima Rp960 ribu/tri wulan tidak dibagikan sama sekali. “Kami sangat berharap kepada peratin tersebut untuk memberikan hak pejabat pekon yang belum dibagikan,” terangnya.
Terpisah salah satu mantan perangkat pekon AMR, menambahkan sejak jabatan pertin dilantik, jabatan pemangku yang diembannya terlepas dan digatikan salah satu saudara dekat peratin. Akan tetapi surat pemberhentian jabatannya tidak diterima jika tidak diminta.
Saat disinggung tentang isentif yang diterimanya, dirinya mengungkapkan hingga saat ini dirinya belum pernah menerima. “Saya hanya mempertanyakan dikemanakan isentif yang memang telah menjadi hak saya. Jika memang telah ada mengapa tidak dibagikan. Begitu juga jika dana tersebut telah terpakai mengapa tidak ada pemberitahuan,” pungkasnya. (rom)
Kamis, 20 Oktober 2011
*)
Sebagaimana diungkapkan tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya, kepada Warta Lambar, Rabu (19/10). Menurutnya sejak peratin terpilih dilantik dibulan Mei lalu, jabatan beberapa perangkat pekon dijabat keluarga besar peratin tersebut.
Diantaranya bendahara, pemangku tiga, dan pemangku enam. Selanjutnya ketua karang taruna (KT) juga tak luput dari tengarai yang sama termasuk ketua lembaga himpun pekonan (LHP), yang telah menjabat sejak peratin terdahulu kini dipertahankan karena diduga kakak kandung peratin tersebut.
Jika jabatan perangkat pekon dibenarkan untuk dijabat oleh satu keluarga besar berarti setiap peratin terpilih berhak untuk mengganti seluruh perangkat pekon yang ada.
Masih kata dia, kemudian beberapa penmangku sebelumnya yang disinyalir bukan kerabat peratin itu, setelah dua minggu peratin tersebut dilantik, dirombak secara sepihak. Pemangku lama tidak pernah dipanggil atau di kirim surat saat penggantian berlansung. Anehnya, menurut sumber, surat pemberhentian baru dikirimkan peratin setelah pengganti menjabat selama satu bulan.
Begitu juga dengan isentif yang telah menjadi hak pemangku yang diberhentikan seharusnya menerima Rp960 ribu/tri wulan tidak dibagikan sama sekali. “Kami sangat berharap kepada peratin tersebut untuk memberikan hak pejabat pekon yang belum dibagikan,” terangnya.
Terpisah salah satu mantan perangkat pekon AMR, menambahkan sejak jabatan pertin dilantik, jabatan pemangku yang diembannya terlepas dan digatikan salah satu saudara dekat peratin. Akan tetapi surat pemberhentian jabatannya tidak diterima jika tidak diminta.
Saat disinggung tentang isentif yang diterimanya, dirinya mengungkapkan hingga saat ini dirinya belum pernah menerima. “Saya hanya mempertanyakan dikemanakan isentif yang memang telah menjadi hak saya. Jika memang telah ada mengapa tidak dibagikan. Begitu juga jika dana tersebut telah terpakai mengapa tidak ada pemberitahuan,” pungkasnya. (rom)
Kamis, 20 Oktober 2011
*)
Tidak ada komentar