HEADLINE

Editorial

Mungkin hanya karena menunggu waktu dan perhitungan yang pas, akhirnya wacana rolling pejabat di Pemkab Lambar dan jajaran yang bergulir sejak sebulan terakhir, tak dapat dipungkiri menjadi sebuah momok bagi kinerja pejabat itu sendiri, terjawab. Selasa (7/2, rolling terhadap sejumlah pejabat eselon digelar di Gedung Serba Guna kompleks pemkab setempat. Tampak sejumlah posisi dihiasi wajah baru, sementara pada beberapa pos ada juga yang dipertahankan meski tak sedikit yang hanya ditukar-tempatkan saja.

Ini tentu untuk kepentingan organisasi pemerintahan itu sendiri, peningkatan kinerja aparatur yang produktif dan berprestasi, menjawab tantangan kebutuhan masa kini dan untuk penyegaran. Tapi karena rolling dilakukan menjelang pemilukada yang dijadualkan digelar 27 September mendatang, maka regulasi tersebut dikait-kaitkan ke arah itu. Sehingga ada juga yang berpendapat seorang pejabat dirolling sesuai kebutuhan tersebut. Di samping untuk mengamankan kepentingan pemerintah atas suksesnya penyelenggaraan pemilukada, mungkin juga untuk memenuhi kebutuhan pos-pos jabatan tertentu.

Fakta terbaru komposisi penempatan pejabat, sedikit banyak menyisakan kekecewaan meski ada juga yang menaruh harapan dan cita-cita besar nan luhur. Ada pejabat yang semakin bergairah ketika dirinya dipercaya menduduki posisi jabatan tertentu yang lebih basah dan strategis. Terlepas dari semua itu, benar tidaknya perasaan masing-masing pejabat pada tempat tugasnya yang baru, yang jelas saat ini indikasi keresahan para pejabat tersebut mulai tersapu dengan sendirinya setelah nama-namanya ada pos jabatan masing-masing. Rolling yang selamanya dipahami merupakan hak prerogatif bupati ini, tentu bermakna dan bermuara pada upaya peningkatan kualitas maupun kinerja.

Atau prestasi yang selama ini relatif stagnan dari apa yang diharapkan. Alasan yang paling sering didengar penyebab rolling adalah faktor kebutuhan organisasi, penyegaran, dan peningkatan karier. Ini memang pemahaman yang sangat baku dan mulia. Dalam kaitan rolling ini, harus diabaikan faktor lain yang mungkin saja menjadi bagian penyebabnya, seperti upaya pengamanan wilayah tertentu menjelang pemilukada 27 September nanti, yang karenanya harus ditunjuk orang (pejabat) berkemampuan menjembatani misi dimaksud.

Sebab, jika ditarik garis lurus sisa efektif pemerintahan menjelang pemilukada tersebut kurang dari delapan bulan lagi. Ini berarti, ibarat seorang ibu mengandung, kondisinya kini sudah hamil tua. Artinya bagaimana menjaga janin atau si jabang bayi tetap sehat sehingga lahir tepat waktu dan tidak bermasalah, melahirkan secara normal dan tidak dioperasi. Pada posisi ini diperlukan peran sang user betul-betul mampu mengakomodir kepentingan berikut misinya. Dan ini diperlukan orang-orang (baca: pejabat) yang memang diingini warga di wilayah binaannya.

Misalnya camat. Penempatan camat dinilai sangat strategis karena memang di bawah komanda langsung bupati saat dinas. Demikian juga pada posisi lainnya, termasuk para kepala sekolah, kepala UPT Disdik, dan UPT Dishut, kepala Puskesamas, dan beberapa posisi jabatan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab, jika salah penempatan tentu akan menjadi bumerang dan melemahkan posisi pemerintahan jika benar ini terjadi, artinya sangat kontraproduktif dengan yang diharapkan. (*)


terbit 08 Februari 2012

Tidak ada komentar