Pengecor Bensin ‘Beraksi’ di Lampura
Waytenong, WL-Sejak mendapat teguran pihak keamanan para pengecor bahan bakar minyak (BBM) jenis premium yang selama ini memadati Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Karangagung Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat (Lambar), serta menjadi pemasok pedagang premium eceran di kecamatan tersebut, kini tak lagi mengecor jenis di SPBU tersebut melainkan ke SPBU Bukitkemuning Lampung Utara (Lampura).
Hal tersebut dijelaskan tokoh masyarakat Kelurahan Pajarbulan Wawan kepada Warta Lambar, Selasa (7/2). Menurutnya, para pemasok premium ke pedagang eceran saat ini mengecor di luar kabupaten tersebut, tak jarang menjual harga di atas standar, sehingga harga premium pada kios-kios pengecer mencapai harga Rp8 ribu/liter. “Harga itu naik karena para pengecor membeli dari lokasi yang cukup jauh,” jelasnya.
Masih kata dia, dengan begitu melonjaknya harga premium pada kios-kios pengecer disebabkan harga beli dari pengecor cukup tinggi, dan takjarang premium tersebut telah dicampur dengan solar dan minyak tanah sehingga dapat merugikan konsumen.
Pihaknya berharap, kepada pihak yang menangani hal itu, untuk memantau kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat tersebut, sebab apabila dibiarkan kegiatan tersebut akan terus berlanjut. “Kalau bisa kegiatan semacam itu di hentikan,” pungkasnya. (san)
terbit 08 Februari 2012
Hal tersebut dijelaskan tokoh masyarakat Kelurahan Pajarbulan Wawan kepada Warta Lambar, Selasa (7/2). Menurutnya, para pemasok premium ke pedagang eceran saat ini mengecor di luar kabupaten tersebut, tak jarang menjual harga di atas standar, sehingga harga premium pada kios-kios pengecer mencapai harga Rp8 ribu/liter. “Harga itu naik karena para pengecor membeli dari lokasi yang cukup jauh,” jelasnya.
Masih kata dia, dengan begitu melonjaknya harga premium pada kios-kios pengecer disebabkan harga beli dari pengecor cukup tinggi, dan takjarang premium tersebut telah dicampur dengan solar dan minyak tanah sehingga dapat merugikan konsumen.
Pihaknya berharap, kepada pihak yang menangani hal itu, untuk memantau kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat tersebut, sebab apabila dibiarkan kegiatan tersebut akan terus berlanjut. “Kalau bisa kegiatan semacam itu di hentikan,” pungkasnya. (san)
terbit 08 Februari 2012
Tidak ada komentar