Soal PBB, Peratin Diminta Jemput Bola
Kebuntebu, WL-Hasil penelusuran kegiatan dan pengamatan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kebuntebu Kabupaten Lampung Barat (Lambar), terdapat beberapa program yang memerlukan perhatian khusus terhadap kinerja peratin atas berbagai program pembangunan di kecamatan tersebut. Selain sebagai managerial control hal ini juga untuk lebih memantapkan program kerja serta koordinasi terpadu menyongsong tahun anggaran 2012-2013 mendatang.
Menyikapi hal tersebut, Camat Nurhadi Sarwo Susilo, S.H. menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) 2012, Jumat (3/2). Ada tiga item permasalahan pokok yang dibahas, masing-masing meliputi realisasi pelaksanaan program pendistribusian raskin, kinerja aparatur pekon, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
Rakortas tersebut dihadiri seluruh peratin dan perangkat pekon, Sekcam H.M. Danang H,S., Ag., M.H., Kasi Kesra Erna Hidayat, Kasi PMP Heptanius Hidayat, S.P., Kasi Pemerintahan A. Mawardi, S.P., serta seluruh jajaran kecamatan. Dalam arahannya, Camat Susilo mengatakan selama kepemimpinannya telah berusaha maksimal memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Dia juga berharap seluruh peratin mempunyai tujuan yang sama dalam pelayanan terhadap masyarakat.
“Kinerja mereka kita amati dan cermati dari tahun 2011, sehingga ada beberapa permasalahan yang sudah baik dan ada juga yang perlu diadakan perbaikan-perbaikan demi keberhasilan dimasa mendatang,” katanya.
Susilo meminta beberapa pekon mengoreksi data kependudukan sebagai langkah awal persiapan menjelang pilkada. Ada beberapa pekon yang datanya dikembalikan dari kabupaten karena masih belum sinkronnya data tersebut dengan data yang diperlukan. Dia meminta seluruh peratin mengecek ulang data kependudukan yang ada, sehingga pada saatnya pilkada nanti tidak ada masyarakat kita yang tidak ikut menyalurkan hak pilihnya.
Sementara itu Sekcam Danang H.S. mendampingi camat dalam sesi tanya jawab menyampaikan arahan berkaitan pendapatan sector PBB. Dia meminta peratin dan jajaran jemput bola dalam penyelesaian masalah pembayaran PBB, sehingga sebelum jatuh tempo pembayaran bisa lunas. Hal ini disampaikan dikarenakan ada beberapa subjek pajak maupun objek pajak yang perlu penanganan khusus, sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. “Harus juga dilakukan pendekatan secara kekeluargaan serta penyampaian masalah secara bijak kepada masyarakat sehingga disadari arti pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan.” (aga)
terbit 06 Februari 2012
Menyikapi hal tersebut, Camat Nurhadi Sarwo Susilo, S.H. menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) 2012, Jumat (3/2). Ada tiga item permasalahan pokok yang dibahas, masing-masing meliputi realisasi pelaksanaan program pendistribusian raskin, kinerja aparatur pekon, serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
Rakortas tersebut dihadiri seluruh peratin dan perangkat pekon, Sekcam H.M. Danang H,S., Ag., M.H., Kasi Kesra Erna Hidayat, Kasi PMP Heptanius Hidayat, S.P., Kasi Pemerintahan A. Mawardi, S.P., serta seluruh jajaran kecamatan. Dalam arahannya, Camat Susilo mengatakan selama kepemimpinannya telah berusaha maksimal memberikan yang terbaik dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Dia juga berharap seluruh peratin mempunyai tujuan yang sama dalam pelayanan terhadap masyarakat.
“Kinerja mereka kita amati dan cermati dari tahun 2011, sehingga ada beberapa permasalahan yang sudah baik dan ada juga yang perlu diadakan perbaikan-perbaikan demi keberhasilan dimasa mendatang,” katanya.
Susilo meminta beberapa pekon mengoreksi data kependudukan sebagai langkah awal persiapan menjelang pilkada. Ada beberapa pekon yang datanya dikembalikan dari kabupaten karena masih belum sinkronnya data tersebut dengan data yang diperlukan. Dia meminta seluruh peratin mengecek ulang data kependudukan yang ada, sehingga pada saatnya pilkada nanti tidak ada masyarakat kita yang tidak ikut menyalurkan hak pilihnya.
Sementara itu Sekcam Danang H.S. mendampingi camat dalam sesi tanya jawab menyampaikan arahan berkaitan pendapatan sector PBB. Dia meminta peratin dan jajaran jemput bola dalam penyelesaian masalah pembayaran PBB, sehingga sebelum jatuh tempo pembayaran bisa lunas. Hal ini disampaikan dikarenakan ada beberapa subjek pajak maupun objek pajak yang perlu penanganan khusus, sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat. “Harus juga dilakukan pendekatan secara kekeluargaan serta penyampaian masalah secara bijak kepada masyarakat sehingga disadari arti pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan.” (aga)
terbit 06 Februari 2012
Tidak ada komentar