Ujang Desak Disdik Ambil Langkah
Sukau, WL-Ujang, Ketua Komite SDN 2 Tanjungraya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yang merasa tak pernah dilibatkan dalam berbagai program sekolah melainkan di kelola sendiri oleh Kepala Sekolah (Kepsek), Mashudi, mengharapkan tindakan dinas terkait. “Saya merasa cukup dikecewakan karena saya sama sekali tidak diperankan,” demikian dikatakanya kepada Warta Lambar,” beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kinerja kepsek tersebut sudah sepantasnya di tegur oleh pihak terkait. “Untuk apa saya dijadikan komite kalau tidak dipungsikan,” tambahnya.
Masih kata Ujang, jabatanya sebagai ketua komite hanyalah dianggap boneka, sebab meski menjabat sebagai ketua komite kepsek tersebut tak pernah melakukan koordinasi kepadanya. Mengingat, ketika sekolah tersebut akan menerima berbagai anggran seperti Biaya Oprasional sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta anggaran dirinya merasa tidak dilibatkan.
Kepsek tersebut dianggap telah melakukan pemalsuan tanda tangan, sebab ketika pihak sekolah akan melakukan pengajuan anggaran belanja sekolah (ABS) harus ditandatangani ketua komite dahulu, sementara selama ini ketua komite tersebut tidak pernah melakukan penandatanganan ABS. Lebih lanjut dikatakanya, setiap akan pencairan BOS pihak sekolah harus mengajukan ABS, dan sekolah tersenbut setiap tahun selalu menerima BOS dan program lain. “Saya tidak pernah merasa menandatangani ABS dan tanda terima pencairan,” katadia.
Ujang berharap, pihak terkait secepatnya memberikan tindakan kepada kepsek tersebut demi ketertiban peraturan yang telah di tentukan. “Kalau kepsek tersebut tidak segera ditegur maka perbuatannya akan semakin menjadi-jadi,” pungkasnya. (san)
Menurutnya, kinerja kepsek tersebut sudah sepantasnya di tegur oleh pihak terkait. “Untuk apa saya dijadikan komite kalau tidak dipungsikan,” tambahnya.
Masih kata Ujang, jabatanya sebagai ketua komite hanyalah dianggap boneka, sebab meski menjabat sebagai ketua komite kepsek tersebut tak pernah melakukan koordinasi kepadanya. Mengingat, ketika sekolah tersebut akan menerima berbagai anggran seperti Biaya Oprasional sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta anggaran dirinya merasa tidak dilibatkan.
Kepsek tersebut dianggap telah melakukan pemalsuan tanda tangan, sebab ketika pihak sekolah akan melakukan pengajuan anggaran belanja sekolah (ABS) harus ditandatangani ketua komite dahulu, sementara selama ini ketua komite tersebut tidak pernah melakukan penandatanganan ABS. Lebih lanjut dikatakanya, setiap akan pencairan BOS pihak sekolah harus mengajukan ABS, dan sekolah tersenbut setiap tahun selalu menerima BOS dan program lain. “Saya tidak pernah merasa menandatangani ABS dan tanda terima pencairan,” katadia.
Ujang berharap, pihak terkait secepatnya memberikan tindakan kepada kepsek tersebut demi ketertiban peraturan yang telah di tentukan. “Kalau kepsek tersebut tidak segera ditegur maka perbuatannya akan semakin menjadi-jadi,” pungkasnya. (san)
Tidak ada komentar