Dokumen Persyaratan KPB Belum Dilengkapi

Tim DPOD obeservasi atau survey lapangan dari Kemendagri
sedang meninjau jalan menuju perkantoran Pemkab Lambar 

Kunjungan tim dari Kemendagri dalam rangka pembahasan pemekaran Kabupaten Pesisir Barat (KPB) di aula Pemkab Lampung Barat (Lambar), Selasa (2/10), diketuai Kartiko Purnomo. Menurut Kartiko, salah satu kemampuan untuk pemikiran tersebut adalah kemampuan ekonomi yang masih pas-pasan. "Pemekaran bukan hanya mekar, tetapi memikirkan kemajuan ke depannya," jelasnya.

Ditambahkanya, kemampuan lain dianggap telah lulus seperti, potensi daerah. Masih kata dia, wacana pemekaran tersebut masih butuh proses. Sebab selain kemampuan yang masih ada yang belum lulus, dokumen persyaratan juga belum lengkap. Salah satunya dokumen persetujuan dengan kabupaten tetangga dalam hal pembuatan tapal batas. "Semua dokumen tersebut harus secepatnya dilengkapi," imbuh dia lagi.

Terpisah, Bupati Mukhlis Basri, mengatakan pihak panitia akan berupaya melengkapi semua kekurangan tersebut. "Kita akan upayakan pemekaran KPB tersebut secepatnya direalisasikan," pungkasnya.

Sementara itu, tim yang beranggotakan tujuh orang tersebut tersebut ketika melakukan peninjauan lapangan di wilayah pesisir, disayangkan karena beberapa awak media tidak dapat melakukan konfirmasi terkait hal tersebut.

Itu karena dalam tinjauannya para tim tersebut diawali dengan meninjau jalan menuju lokasi calon kompleks perkantoran yang berlangsung tidak lama. Selanjutnya tim langsung menaiki kendaraannya kembali dan menuju Kecamatan Pesisir Tengah, turun di sekitar Tugu Merdeka yang juga hanya berlangsung sebentar dan langsung melanjutkan tinjauan ke Karyapenggawa. Sehingga para awak media tidak dapat melakukan konfirmasi terkait tindak lanjut yang akan dilakukan tim ihwal waktu dilahirkannya KPB.

“Jumlah orang dalam tim tersebut tujuh orang, tapi saya tidak tahu jelas mengenai nama-nama mereka,” ungkap Asisten I Gison Sihite singkat, ketika dikonfirmasi wartawan koran ini via ponsel.

Sementara Dwi Karyanto, warga Krui, kunjungan tim tidak sesuai rencana. Seharusnya, kata dia, tim meninjau lokasi perkantoran KPB karena masyarakat setempat telah menyiapkan sambutan. Lanjut dia, bahwa dalam kunjungan tersebut dinilai masyarakat para tim survei tidak menghargai usaha yang dipersiapkan masyarakat setempat. “Peninjauan hari ini harus kita kaji ulang karena diduga adanya pihak-pihak yang berniat mempolitisir agenda kerja Kemendagri,” pungkas dia. (aga)