Masyarakat Keluhkan Pembangunan Jalan

Masyarakat Pekon Bambang Kecamatan Lemong Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengeluhkan proyek pembangunan jalan tembusan menuju Lumbokseminung yang dinilai sangat mengecewakan. Pasalnya pembangunan jalan dengan cara hotmix itu ketebalannya dinilai tipis sehingga pembangunannya yang belum selesai tampak mulai rusak, selain itu pembangunan itu juga oleh pihak rekanan tidak dipasang papan informasi sebagai wujud transparan dalam melakukan pembangunan.

Demikian dijelaskan salah seorang tokoh masyarakat setempat, Buyung, ketika dikonfirmasi wartawan koran ini, Kamis (28/2), ditembusakannya jalan tersebut ke Lumbokseminung adalah program dimasa kepemimpinan Bupati, Erwin Nizar, dan pada dasarnya masyarakat di dua pekon disekitar jalan tersebut yaitu Pekon Bambang dan Pekon Pagardalam menyambut antusias pembangunan tersebut. Namun ketika melihat hasil pembangunan masyarakat mulai mengeluh dikarenakan hasil yang tidak maksimal. “Pembangunan jalan dengan hotmix itu yang sudah dilakukan yaitu sepanjang 3 Km dan sepanjang jalan yang sudah dilakukan itu pengaspalannya sangat tipis, sehingga saat kendaraan roda empat yang biasa melintas dijalan itu membawa hasil kebun maka jalan itu akan mulai bergelombang yang disebabkan karena sangat tipis,” ungkap Buyung.

Menurut Buyung, selain itu papan informasi pembangunan sama sekali tidak dipasang, dengan demikian masyarakat setempat sama sekali tidak mengetahui perusahaan yang mengerjakan pembangunannya, selain itu masyarakat juga tidak mengetahui sumber dana yang dikucurkan. Akibatnya juga banyak masyarakat beranggapan bahwa pembangunan jalan tembusan itu terjadi banyak penyimpangan yang tidak sesuai dengan spek. “Kami benar-benar mengeluh dengan hasil pembangunannya yang sedemikian mengecewakan, papan informasi yang seharusnya dipasangan sejak awal namun buktinya sama sekali tidak ada, akibatnya kami tidak tahu panjang jalan yang akan dihotmix berapa, dan sumber dananya apakah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) . Itu membuktikan jika dalam pembangunannya terjadi penyimpangan oleh pihak rekanan yang mengerjakan,” lanjut Buyung.

Untuk itu Buyung berharap, agar pihak terkait segera bertindak dengan adanya pembangunan yang menggunakan uang Negara yang sedemikian mengecewakan itu. “Kami tidak ingin hasil pembangunan yang sangat kami harapkan dapat berfungsi maksimal membuat masyarakat kecewa, untuk itu kami harap agar pemerintah segera melakukan kroscek dilokasi pembangunan seperti apa yang kami keluhkan,” tandasnya.

Sementara Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Lambar, Hendri Yanto, S.P., menjelaskan sepengetahuan pihaknya pembangunan jalan tersebut adalah bersumber dari dana APBD Provinsi. “Secara kewenangan kita tidak ada wewenang untuk turun memeriksa lokasi terkait keluhan masyarakat, melainkan kewenangan pihak provinsi. Namun jika ada laporan yang masuk, kita akan tetap meresponsnya yaitu dengan meneruskan laporan tersebut ke pengelola jalan provinsi,” ujar Hendri. (nov)