Terkait Pengusiran Kapal Uspika Cari Solusi

Warta Lambar - Dalam rangka antisipasi agar tidak terulang kembalinya insiden pengusiran terhadap para tamu yang bersandar menggunakan perahu atau kapal di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yang terjadi, Rabu (27/3) lalu, Uspika gelar Rapat Koordinasi (Rakor) di aula kecamatan setempat, Kamis (4/4).

Acara yang dihadiri ketua komisi B DPRD Lambar, Dedi Ansori B, Sahbandaran Pelabuhan Kuala Stabas, Ludi Lukiardi, kasat Pol-Air AKP. Ibrahim Yunus, Kapolsek Pesisir Tengah, AKP. Hamzah, Kabid Pengendalian Pengawasan Sumberdaya Perikanan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Lambar, Bambang Supeno, Ketua Gabungan Pengelola Kelautan dan Perikanan Pesisir Krui, Kamaruzzaman, ketua Kelompok Pedagang Ikan dan Daging (PAPID) Krui, Lazuardi, Camat Pesisir Tengah, Edy Mukhtar, S.P., serta perwakilan nelayan Kuala Stabas.

Camat Pesisir Tengah, Edy Mukhtar, S.P., mengawali sekaligus memimpin rakor terkait permasalahan pengusiran kapal asing dari perairan laut krui. Mengharapkan agar permasalahan itu bisa diselesaikan dan diberikan penjelasan untuk penyelesaian peristiwa tersebut. “Diharapkan setelah dilakukan Rakor ini semua pihak bisa bersama menindaklanjuti permasalahan yang kecil namun berefek besar ke pelabuhan krui itu sendiri,” katanya.

Dijelaskan Anggota DPRD Komisi B, Dedi ansori B, sekaligus perwakilan masyarakat nelayan mengatakan, menyelesaikan masalah tersebut tidak perlu menempuh masalah hukum terlebih dahulu, tetapi lebih cenderung dengan diberikannya pembinaan kepada masyarakat nelayan, karena peristiwa ini adanya kecemburuan sosial ekonomi. “Masalah ini memang disesalkan semua pihak, tetapi untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari akar permasalahan dan mencari solusi yang terbaik,” kata Dedi.

Kepala Sahbandaran Krui, Ludi Lukardi, menanggapi bahwa Pelabuhan Kuala Stabas adalah pelabuhan umum bukan pelabuhan khusus menurut UU yang ada, serta itu bukan Pelabuhan Kuala Stabas juga bukan pelabuhan perikanan. “Perlu diketahui di pelabuhan tersebut ada gabungan khusus, seperti KPLP, Pol-Air, Imigrasi dan sebagainya, selain itu dulu pelabuhan kuala itu sampai disebut pelabuhan nusantara karena aktifitasnya cukup banyak karena transportasi hanya menggunakan laut, berbeda dengan saat ini,” imbuhnya.

Masih Kata Ludi, Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dipelabuhan itu, seperti pariwisata yang menggunakan kapal. Diharapkan adanya pos dari dinas terkait yang ada dipelabuhan tersebut untuk selalu bisa memantau.“Selama ini permasalahan yang ada diharapkan selalu bisa berkoordinasi, bukan hanya antar nelayan namun antara birokrasi, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mengakibatkan efek buruk untuk pelabuhan umum ini,” kata Ludi.

Sementara dijelaskan dari Ketua PAPID, Lazuardi, menjelaskan peristiwa ini mulai timbul sejak tahun 2000, yang merupakan permasalahan lama, menuding pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung nelayan, seperti pelabuhan khusus nelayan, padahal sudah beberapa kali untuk mengharapkan pembangunan. “Ini permasalahan yang timbul sejak lama, dan permasalahannya ini seharusnya kecil namun seolah-olah dibesar-besarkan, karena masyarakat nelayan juga untuk pengetahuan umum seperti ini cukup kurang, diharapkan para birokrasi terkait bisa mengerti,” imbuhnya.

Sementara, perwakilan tokoh masyarakat dan nelayan, Haris pihaknya menilai karena kurangnya komunikasi serta banyaknya gabungan atau himpunan yang dibentuk, membuat para nelayan bingung untuk bermuara kemana. “Baru-baru ini telah ditunjuk dan hadir yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dimana seluruh nelayan yang ada bisa bergabung di organisasi HNSI,” tandasnya.

Dari hasil Rakor tersebut, disimpulkan bahwa dalam peristiwa pengusiran kapal yang terjadi beberapa waktu lalu adalah kesalahpahaman saja, para nelayan menganggap, pihak kapal membongkar ikan tersebut di Krui, namun yang terjadi hanya kapal tersebut adalah untuk mengantar ABK nya yang sakit dan hendak berobat. “Kita simpulkan untuk menggelar semacam sosialisasi kepada seluruh nelayan, pada Senin (8/4), di Kuala Stabas, yang bertujuan memberikan pemberitahuan kepada nelayan,” tutup Edy. (nov)