20 Hektar Lokasi Perkantoran Pemkab KPB Yang Belum Selesai

KHERLANI
Pj. Bupati Pesisir Barat

Pesisir Barat - Pj. Bupati Kabupaten Pesisir Barat (KPB), Kherlani, Rabu (1/5), melakukan peninjauan terhadap lokasi yang bakal dijadikan sebagai lokasi perkantoran Pemkab KPB yaitu terletak di Waybalak Pekon Waynapal Kecamatan Krui Selatan sebagaimana sesuai dengan yang telah diajukan oleh panitia pemekaran. Meski demikian belum secara keseluruhan terkait permasalahan ganti rugi lahan telah selesai dituntaskan. Dari 50 hektar lahan yang dibutuhkan sebagai lokasi perkantoran, baru 30 hektar yang telah terbayar oleh panitia pemekaran terhadap pemilik lahan.

Demikian dijelaskan Suntan Pangeran Dalom Simbangan Ratu Marga Waynapal, Putrawan Jaya Ningrat, ketika dikonfirmasi wartawan koran ini, bahwa dalam peninjauannya Pj. Bupati menjelaskan jika pihaknya sangat berharap agar terkait permasalahan lahan yang belum dituntaskan yaitu seluas 20 hektar dapat diselesaikan. "Dia (Pj. Bupati)sangat ingin dan dia juga memberikan waktu bahwa dalam waktu 2 bulan masalah lahan yang belum tuntas yaitu tinggal seluas 20 hektar lagi agar dapat segera diselesaikan," ujar Putrawan.

Pj. Bupati juga menjelaskan, terang Putrawan, jika ketika permasalahan lahan sudah selesai secara keseluruhan, maka pembangunannya sesegera mungkin akan mulai terlaksana. Artinya tidak menutup kemungkinan pembangunan perkantoran pemkab akan dilaksanakan di tahun 2013. Selain itu, yang menjadi prioritas Pj. Bupati berdasarkan sesuai dengan mandat Gubernur Lampung, Sjahroedin ZP, S.H., ketika pelantikan pejabat struktural eselon II beberapa waktu lalu yaitu perkantoran pemkab, mesjid agung, rumah sakit, dan sekolah unggulan. "Dengan demikian ketika lahan dari keempat hal yang diprioritaskan ini sudah selesai maka gubernur siap untuk mengucurkan dana pembangunannya. Maka dari itu Kherlani berharap agar permasalahan lahan dalam hal yang menjadi prioritas secepatnya bisa diselesaikan karena beliau akan langsung melaporkannya ke gubernur," terang Putrawan.

Kembali ke permasalahan lokasi perkantoran pemkab, menurut Putrawan, pihaknya siap memfasilitasi untuk mempertemukan antara masyarakat pemilik lahan dengan pemerintahan KPB, untuk bermusyawarah agar tercapainya kesepakatan dalam hal ganti rugi lahan yang belum tuntas. "Karena jika hanya sekonyong-konyong masyarakat menghibahkan lahannya itu jelas sangat tidak mungkin masyarakat mau. Tujuannya dipertemukannya antara masyarakat dengan pemerintahan yaitu agar dalam kesepakatannya nanti masyarakat tidak untungkan dan negara tidak dirugikan dengan ganti ruginya nanti," imbuhnya.

Masih kata Putrawan, pihaknya sangat berharap agar masyarakat dapat mendukung upaya pemerintah dalam rangka pembangunan perkantoran pemkab. "Karena siapa lagi yang akan memajukan daerah kita, selain kita lah yaitu masyarakatnya sendiri," pungkasnya.

Sekedar diketahui, dijadualkan hari ini (Kamis, 2/5) Pj. Bupati akan menggelar acara ramah tamah dengan 16 para sai batin diwilayah pesisir barat, selain itu sebagai mitra kerja pemerintahan KPB. "Pj. Bupati menegaskan bahwa dalam 2 tahun kedepan KPB belum akan mempunyai DPR, maka para sai batin ini lah akan dijadikan sebagai mitra kerja atau bisa disebut DPR sementaranya," tutup Putrawan. (nov)