Diduga Gaji PPS Dan Sekretariat PPS Dimakan PPK

Pesisir Barat - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat (KPB) diduga tidak menyalurkan atau memakan gaji Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Sekretariat PPS setempat selama satu bulan. Terhitung sejak dimulainya kegiatan PPS sejak April lalu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) telah mengeluarkan dana untuk gaji PPS dan sekretariat PPS yang dalam sekali dikeluarkannya dana untuk menggaji PPS dan sekretariat PPS selama dua bulan yaitu untuk April, namun yang disalurkan PPK hanya satu bulan untuk Mei saja. Hal tersebut membuat para PPS mempertanyakan apa yang memang sudah menjadi hak mereka.

Di kecamatan itu sendiri terhitung ada 15 pekon dan dimasing-masing pekon jumlah PPS yaitu ada tiga yakni ketua PPS dengan sebesar Rp500 ribu dan dua anggota dengan masing-masing gaji sebesar Rp450 ribu. Sementara jumlah sekretariat PPS sama dengan jumlah PPS dengan gaji untuk ketua Rp400 ribu dan dua anggota masing Rp350 ribu. Artinya jika ditotalkan se-Kecamatan Pesisir Selatan jumlah PPS yang ada sebanyak 45 orang dengan total dana untuk gaji satu bulan sebesar Rp21 juta dan untuk sekretariat PPS sebesar Rp16,5 juta.

Salah satu anggota PPS di kecamatan itu yang enggan namanya disebutkan , ketika dikonfirmasi wartawan ini, Jumat (19/7), bahwa dirinya mempertanyakan jatah gaji  dirinya selaku anggota PPS untuk satu bulan yang diduga dimakan oleh PPK setempat. Pasalnya terhitung sejak dirinya dilantik dan  bekerja menjadi PPS dan sekretariat PPS sejak April hingga sekarang, namun gaji diberikan oleh PPK hanya terhitung sejak Mei. "Padahal pada saat KPU mencairkan dana tersebut ke PPK untuk kepentingan membayar gaji PPS April dan Mei, namun yang diberikan hanya satu bulan yaitu hanya untuk Mei saja," terangnya.

Dia mengatakan bahwa tidak hanya PPS saja yang gajinya tidak disalurkan oleh PPK. Hal serupa juga dialami oleh sekretariat PPS yang gaji untuk bulan April lalu tidak diserahkan PPK. "Tidak hanya kami yang gajinya tidak direalisasikan, sekretariat PPS juga mempertanyakan masalah gaji tersebut juga," jelasnya.

Dirinya menduga bahwa di tubuh PPK kecamatan tersebut terjadi penggelapan dana yang cukup besar yang diperuntukkan sebagai gaji PPS dan sekretariat PPS, karena memang KPU Lambar telah mencairkan dana gaji PPS untuk April, Mei, dan Juni, sementara untuk Juli memang belum dicairkan dan masih dalam proses yang dijadualkan bakal segera dicairkan. "Bayangkan saja di kecamatan ini jumlah PPS sebanyak 45 orang dan sekretariat PPS juga ada 45 orang dengan total dana gaji yakni mencapai sebesar Rp37,5 juta. Karena memang gaji selama bulan penuh itu sama sekali tidak diserahkan PPS," pungkasnya.

Sementara Ketua PPK Kecamatan Pesisir Selatan, M. Taufik Tabran, membantah jika pihaknya tidak menyerahkan gaji untuk PPS dan sekretariat PPS, dia mengatakan bahwa gaji untuk PPS dan sekretariat PPS sama sekali tidak mengalami masalah seperti yang dimaksud. Pihaknya membenarkan bahwa KPU Lambar telah mencairkan dana untuk gaji PPS dan sekretariat PPS terhitung sejak April, Mei, dan Juni. "Gaji untuk bulan April kami serahkan pada bulan itu lah, tapi untuk Mei dan Juni memang baru dicairkan dan langsung kami realisasikan, Kamis (18/7). Artinya masalah gaji PPS dan sekretariat PPS sama sekali tidak mengalami masalah," kata dia.

Penjelasan ketua PPS tersebut tentang penyaluran masalah gaji sangat jauh berbeda dengan penjelasan PPS yang mengatakan jika jatah untuk April dan Mei diserahkan secara bersama oleh KPU.

Salah satu anggota PPK di kecamatan itu yang diketahui bernama Heri, memberikan penjelasan yang hampir sama dengan versi PPS yaitu gaji untuk April dan Mei diserahkan secara bersama. "Memang iya, gaji PPS dan sekretariat PPS untuk April dan Mei kami serahkan sekaligus. Karena memang KPU Lambar mencairkannya sekaligus," papar Heri.

Meski demikian, Heri, enggan mengatakan terkait kebenaran masalah gaji PPS dan sekretariat PPS. "Saya hanya sebagai anggota, kalau saya menjelaskan masalah itu nanti saya salah. Masalah itu lebih baik ditanyakan langsung ke ketua kami," tutup Heri. (nov)