PAD Tambak Ditarget Rp3 M Pertahun
Ilustrasi : Tambak Udang |
Kepala DPKP, Syaifullah, S.Pi., Selasa (9/2), mengatakan pihaknya telah melangsungkan pertemuan dengan pengusaha tambak udang.
"Wilayah Pesibar memiliki kurang lebih 100 hektare lahan yang sudah beroperasi untuk pengelolaan tambak udang yang tersebar di beberapa kecamatan," ungkapnya.
Pemkab berharap kontribusi pengusaha tambak dalam hal tambahan pundi-pundi PAD Rp30 juta perhektare, yang berarti Rp3 miliar pertahun meski membutuhkan proses dan tahapan penyesuaian antara pemerintah dengan pengusaha tambak.
"Ke depan hal tersebut mudah-mudahan dapat berjalan secara berkesinambungan, dengan demikian antara pemerintah dan pengusaha bisa terjalin komunikasi yang baik yang diharapkan bisa meningkatkan PAD kabupaten yang memiliki peluang dan potensi yang baik jika dikelola," papar Syaiful.
Perwakilan pengusaha tambak, Syafik, mengatakan pihaknya mencoba bersinergi dengan pemerintahN namun terkait kontribusi petambak dengan masyarakat dan pemerintah memiliki kendala yang selama ini perlu diurai yang membutuhkan proses.
"Hal ini bukan dalam permasalahan nilai atau angka, namun permasalahan waktu, karena rata-rata pengusaha tambak udang yang beroperasi di Pesibar, mayoritas baru berdiri selama satu tahun, sebagian masih mulai tahapan pembangunan dan petambak yang sudah beroperasi itu masih melakukan pemulihan dan pengembalian modal awal," jelas Syafik.
Dalam pengelolaan dan usaha tambak udang merupakan pekerjaan yang memiliki banyak risiko dan proses yang panjang untuk pengembalian modal sehingga dari 14 petambak udang yang ada masih dalam tahap pengembalian modal.
"Namun demikian selama ini pengusaha tambak tidak tinggal diam dalam hal kontribusi, seperti perbaikan jalan atau jembatan yang dilalui khususnya pada akses keluar masuk lokasi tambak," pungkas Syafik. (wartalambar.com / aga)
Tidak ada komentar